Mediaex Mamuju – DPRD Kabupaten Mamuju menegaskan komitmennya untuk mencari solusi atas polemik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang tengah menjadi sorotan publik.
Isu ini muncul karena banyak tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Alfaiz Muhammad, menyampaikan bahwa pihaknya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut. “Banyak dari mereka telah mengabdi puluhan tahun, terutama guru dan tenaga kesehatan, tetapi hingga kini belum ada kejelasan status. DPRD merasa berkewajiban untuk mendorong agar mereka diberi ruang dalam pengangkatan PPPK,” ujarnya, Kamis (18/9).
Baca Juga : Pembukaan Latsar CPNS, BPSDM Sulbar Tekankan Profesionalisme ASN
Dorongan Kebijakan yang Berkeadilan
Alfaiz menegaskan bahwa DPRD Mamuju akan terus melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju maupun kementerian terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Agar terdapat regulasi yang jelas mengenai status tenaga PPPK paruh waktu. Ia menilai, skema pengangkatan ini harus mempertimbangkan masa pengabdian, kualifikasi pendidikan, dan kebutuhan formasi yang ada. Sehingga tidak menimbulkan ketimpangan maupun ketidakadilan di kalangan honorer.
Menurutnya, keberadaan tenaga honorer yang telah lama mengabdi merupakan aset penting yang tidak boleh diabaikan, karena mereka memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap kondisi lapangan.
Harapan dari Tenaga Honorer
Sejumlah tenaga honorer di Mamuju menyambut baik langkah DPRD ini. Mereka berharap perjuangan tersebut dapat membuka peluang pengangkatan menjadi PPPK secara penuh waktu. Sehingga mereka mendapatkan kepastian status, hak, dan kesejahteraan yang lebih baik. Selama ini, ketidakpastian status membuat banyak honorer kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti tunjangan, jaminan sosial, maupun jenjang karier yang layak.
“Semoga perjuangan ini benar-benar membuahkan hasil, karena kami sudah puluhan tahun mengabdi untuk daerah,” ujar salah satu guru honorer di Mamuju.
DPRD Akan Bentuk Tim Khusus
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Mamuju berencana membentuk tim khusus yang akan mengkaji seluruh data tenaga honorer. Kemudian merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. DPRD berharap, melalui langkah ini. Ada titik terang yang dapat memberikan keadilan bagi ribuan honorer yang telah lama menanti kepastian status mereka.
