Mediaex Mamuju — Pemerintah Kabupaten Barru memastikan langkah efisiensi anggaran tahun 2026 akan berdampak pada penghapusan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) dan penyesuaian kontrak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, Sutinah, menyampaikan pernyataan ini dalam rapat koordinasi internal di Kantor Bupati, Selasa (2/12/2025).
Menurut Sutinah, penghapusan TPP merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan belanja daerah dengan prioritas program yang lebih mendesak dan mendukung pembangunan.
“Mulai 2026, TPP tidak akan pemerintah berikan lagi. Ini bagian dari upaya efisiensi anggaran agar belanja pemerintah lebih fokus pada program yang langsung berdampak kepada masyarakat,” ujar Sutinah.
Kontrak PPPK Menyesuaikan Anggaran
Selain TPP, Sutinah menjelaskan bahwa kontrak PPPK akan menyesuaikan berdasarkan ketersediaan anggaran. Maksud dari langkah ini agar program belanja pegawai tidak membebani APBD dan tetap sejalan dengan kapasitas keuangan daerah.
Baca Juga : Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Dampingi Sekprov Sulbar Lakukan Kunjungan Silaturahmi ke Polda Sulawesi Barat
“Kami akan meninjau ulang besaran honorarium dan durasi kontrak PPPK. Pelaksanaan penyesuaian ini secara proporsional agar keberlanjutan program tetap terjaga,” katanya.
Fokus pada Program Prioritas
Sekda Barru menekankan bahwa langkah efisiensi ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Justru, pengalihan anggaran dari TPP ke program prioritas bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata. Dengan mengurangi biaya belanja pegawai yang tidak produktif, dana bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” tambah Sutinah.
Imbauan kepada ASN dan PPPK
Sutinah mengimbau seluruh ASN dan PPPK untuk memahami kondisi keuangan daerah serta mendukung kebijakan efisiensi ini. Ia menegaskan bahwa langkah penghapusan TPP dan penyesuaian kontrak bukan bentuk pengurangan hak, tetapi penataan anggaran yang lebih bijaksana.
“Kami harap semua pihak bisa bekerja sama. Ini demi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Barru dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Harapan Efisiensi Anggaran
Dengan kebijakan ini, Pemkab Barru menargetkan efisiensi anggaran dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memastikan penggunaan APBD 2026 secara optimal. Evaluasi dan pengawasan terus pemerintah lakukan agar kebijakan ini berjalan transparan dan akuntabel.
