Mediaex Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat melaksanakan pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Dua rancangan tersebut yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Ranperda tentang Perangkat Desa.
Kegiatan yang berlangsung di Mamuju Tengah ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (P3H), John Batara Manikallo, yang hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto.
Fungsi Strategis Ranperda
Dalam sambutannya, John Batara menegaskan bahwa kedua Ranperda ini memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan non formal, menurutnya, bukan sekadar pelengkap dari pendidikan formal, melainkan wadah yang mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum terakomodasi oleh sistem pendidikan reguler.
Baca Juga : Ranperbup Retribusi Yankes Mamuju Tengah Pertimbangkan Ekonomi
“Pendidikan non formal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing masyarakat, khususnya mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal,” jelas John.
Sementara itu, Ranperda tentang Perangkat Desa dinilai sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mulai dari pengaturan kewenangan, tugas, hingga perlindungan hukum bagi perangkat desa.
Komitmen DPRD dan Pemkab
DPRD Mamuju Tengah bersama Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyusun regulasi yang berpihak pada rakyat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mamuju Tengah menekankan, pengharmonisasian ini menjadi langkah awal untuk memastikan setiap regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Harapan kami, Ranperda ini dapat menjadi payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta perangkat desa,” ujarnya.
Dampak yang Diharapkan
Melalui Ranperda ini, pemerintah daerah berharap masyarakat Mamuju Tengah dapat merasakan manfaat nyata. Baik dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal. Maupun dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, adanya regulasi yang kuat juga diyakini mampu mendorong terciptanya iklim pembangunan yang inklusif. Serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Langkah Lanjutan
Setelah tahap pengharmonisasian, Ranperda akan dilanjutkan pada pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk disempurnakan. Sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan dapat segera diterapkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Mamuju Tengah.
