Mediaex Mamuju — Krisis pakan yang berkepanjangan membuat pengelola Penangkaran Buaya Babana di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, terpaksa mengambil langkah ekstrem. Puluhan buaya yang selama ini dirawat di fasilitas tersebut rencananya akan dilepasliarkan ke laut karena pengelola tidak lagi mampu menanggung biaya pakan harian.
Keputusan itu diambil setelah kondisi penangkaran dinilai semakin mengkhawatirkan. Sekitar 50 ekor buaya tidak mendapatkan suplai pakan memadai dalam beberapa waktu terakhir akibat keterbatasan dana operasional.
Tidak Ada Dukungan Anggaran Pemerintah
Pengelola penangkaran, Syarifuddin, menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun kebutuhan pakan buaya ditanggung secara swadaya oleh para pengelola. Padahal, penangkaran tersebut merupakan fasilitas yang awalnya dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Baca Juga : KPK Dapat Apresiasi DPR Soal Transparansi Uang Sitaan Rp 300 Miliar
“Kami sudah bertahun-tahun memelihara buaya ini tanpa bantuan apa pun. Untuk membeli pakan saja, kami patungan. Sekarang kami benar-benar tidak mampu lagi,” ujarnya.
Menurutnya, pakan buaya yang membutuhkan daging dalam jumlah besar tidak dapat lagi dipenuhi. Setiap ekor membutuhkan suplai rutin agar tetap sehat dan tidak stres. Namun, tanpa dukungan anggaran, pengelola menghadapi kebuntuan.
Evakuasi Buaya Dilakukan Bertahap
Dalam pantauan di lokasi, pengelola dan warga terlihat berjibaku mengevakuasi buaya satu per satu dari dalam kolam penangkaran. Proses tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati karena ukuran beberapa buaya sudah mencapai lebih dari dua meter.
Rencananya, pelepasan buaya ke laut akan dilakukan secara bertahap. Pengelola menyebut langkah ini bukan pilihan ideal, namun menjadi keputusan terakhir demi menyelamatkan satwa tersebut dari kematian akibat kelaparan.
“Kami tidak ingin melepas begitu saja. Tapi kalau tidak dilepas, mereka bisa mati kelaparan. Ini keputusan paling berat yang harus kami ambil,” kata Syarifuddin.
Khawatir Ancam Keselamatan Warga
Sementara itu, warga sekitar menyuarakan kekhawatiran jika pelepasan buaya ke laut tidak dibarengi pengawasan ketat. Mereka meminta pemerintah turut turun tangan karena buaya yang dilepas dapat berpindah ke muara sungai atau pesisir pemukiman yang ramai aktivitas warga.
Tokoh masyarakat setempat, Abdul Rahman, menegaskan:
“Kalau dilepas tanpa pengawasan, ini bisa berbahaya untuk masyarakat yang beraktivitas di sungai atau pantai. Pemerintah harus hadir.”
Harapan Campur Tangan Pemerintah
Pengelola berharap pemerintah daerah maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) segera mengambil langkah konkret. Selain penyediaan pakan darurat, mereka juga meminta adanya evaluasi kelayakan penangkaran serta kejelasan status pengelolaan fasilitas tersebut.
Hingga kini, pengelola belum menerima keputusan resmi dari pemerintah. Proses pelepasan buaya tetap disiapkan jika situasi tak kunjung ditangani.
