Mediaex Mamuju – Pemeriksaan Pajak Mamuju kembali menjadi sorotan setelah muncul tuduhan mengenai praktik negosiasi dalam proses pemeriksaan dan pemungutan pajak. Untuk menjawab isu tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju mengambil langkah tegas dengan memberikan klarifikasi langsung agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan lengkap. KPP menegaskan bahwa setiap proses pemeriksaan berjalan sesuai mekanisme resmi tanpa ruang bagi praktik negosiasi di luar ketentuan hukum.
Kepala KPP Pratama Mamuju, La Ode Irfah Firdaus, menjelaskan situasi tersebut melalui wawancara via seluler pada Kamis, 11 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa pemeriksa pajak selalu membuka ruang dialog bagi wajib pajak. Mereka dapat menyampaikan data, penjelasan, maupun keberatan selama pemeriksaan berlangsung. KPP memberikan seluruh informasi terkait hak dan kewajiban wajib pajak pada awal pemeriksaan sehingga wajib pajak memahami prosedur sejak tahap pertama.
Menurut La Ode, proses pemeriksaan tidak langsung menghasilkan Surat Ketetapan Pajak. Pemeriksa menggunakan data valid, analisis profesional, dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar perhitungannya. Dengan cara ini, KPP menjaga objektivitas proses sekaligus memastikan keputusan sesuai ketentuan undang-undang. Ia menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme pemeriksa menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan.
Baca Juga : BKN Mamuju Fasilitasi 576 ASN Ujian Dinas
KPP Pratama Mamuju juga terus meningkatkan kualitas layanan melalui edukasi terbuka kepada wajib pajak. Mereka menyelenggarakan sosialisasi rutin untuk membantu masyarakat memahami proses pemeriksaan, hak-hak formal, serta cara menghindari kesalahpahaman terkait prosedur perpajakan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan hubungan yang sehat antara fiskus dan wajib pajak.
Dengan klarifikasi ini, KPP berharap masyarakat tidak lagi termakan isu yang tidak benar. KPP mengajak wajib pajak untuk melaporkan dugaan tindakan menyimpang melalui saluran resmi agar proses penegakan integritas berjalan lebih kuat. KPP menegaskan kembali bahwa Pemeriksaan Pajak Mamuju berjalan transparan, profesional, dan berlandaskan aturan hukum tanpa membuka celah negosiasi ilegal.
